JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memetakan 200 titik calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua. Provinsi yang menjadi fokus antara lain Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan sebanyak 184 lokasi telah diusulkan masuk target pembangunan pada 2026. Penentuan lokasi ini berbasis aktivitas nelayan serta status lahan yang jelas.

Trenggono menegaskan tiga kriteria utama penentuan lokasi, yakni titik wilayah, luas lahan minimal 500 m2 hingga 1.000 m2, dan akses jalan yang memadai. Sistem ini memastikan pembangunan KNMP efektif serta bisa menjangkau nelayan secara optimal.

Target Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan di Seluruh Indonesia

Pembangunan kampung nelayan di Papua merupakan bagian dari target besar pemerintah membangun 1.000 KNMP sepanjang 2026. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan nelayan dan memberdayakan masyarakat pesisir.

Trenggono menyebut pembangunan KNMP menggunakan sistem klaster terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan nelayan dengan KNMP penyangga, KNMP Hub, sentra klaster, hingga distribusi ke pasar yang lebih luas.

Dengan pendekatan klaster, nelayan bisa lebih mudah menjual hasil tangkapan dan mengakses fasilitas pendukung. Sistem ini juga meminimalkan hambatan logistik dan memastikan produksi lebih efisien.

Kolaborasi Lintas Instansi untuk Kesuksesan KNMP

KKP melibatkan pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, dan jajaran Kejaksaan untuk pengawasan proyek. Langkah ini dilakukan agar pembangunan KNMP berjalan lancar dan bebas dari kendala hukum maupun administratif.

“Ini harus bekerja bareng, kerja bersama untuk berhasil menyukseskan KNMP. Harapannya, 5 tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh,” ujar Trenggono. Kolaborasi ini menjadi kunci agar masyarakat pesisir mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan.

Selain itu, sinergi antarinstansi mempermudah proses perizinan dan pendampingan teknis bagi nelayan. Semua pihak diharapkan ikut memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Tahap Finalisasi dan Harapan untuk Masyarakat Papua

Rencana pembangunan KNMP ditargetkan masuk tahap finalisasi pada akhir 2026. Trenggono menekankan bahwa proyek ini harus memberi dampak langsung bagi masyarakat Papua.

Melalui KNMP, masyarakat diharapkan mampu mengelola potensi kelautan secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ekonomi nelayan, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut.

Kampung nelayan yang dibangun akan memiliki fasilitas lengkap untuk mendukung kegiatan tangkap, pengolahan, dan distribusi ikan. Fasilitas ini termasuk dermaga, gudang penyimpanan, dan akses transportasi yang memadai.

Dampak Positif bagi Ekonomi dan Kehidupan Nelayan

Pembangunan KNMP diyakini akan mengubah wajah ekonomi pesisir Papua. Nelayan dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya distribusi, dan memperoleh harga yang lebih adil untuk hasil tangkapan mereka.

Selain itu, sistem klaster terintegrasi akan membuka peluang bagi usaha sampingan seperti pengolahan ikan dan industri pendukung. Hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

KKP menargetkan setiap KNMP memiliki luas lahan cukup untuk fasilitas utama dan pengembangan usaha. Dengan luas minimal 500 m2 hingga 1.000 m2, kampung nelayan dapat menampung aktivitas produksi dan distribusi secara optimal.

Trenggono menekankan bahwa ketersediaan akses jalan menjadi faktor penting agar distribusi ikan ke pasar lebih cepat. Infrastruktur yang baik juga memudahkan bantuan dan pendampingan teknis bagi nelayan.

Dengan sistem yang jelas dan terencana, proyek KNMP di Papua menjadi model bagi pembangunan kampung nelayan di seluruh Tanah Air. Pemerintah berharap ini menjadi langkah awal tercapainya 1.000 KNMP di 2026.

Selain pembangunan fisik, KKP juga memberikan pendampingan bagi nelayan. Pelatihan dan pendidikan tentang manajemen usaha perikanan diharapkan meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.

Kampung nelayan yang modern di Papua diharapkan menjadi pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Kehadiran fasilitas terintegrasi memudahkan akses pasar, teknologi, dan layanan publik.

Proyek ini sekaligus mendorong pemanfaatan potensi laut Papua secara berkelanjutan. Nelayan diharapkan mampu menjaga lingkungan sambil meningkatkan produktivitas tangkapan.

KKP juga memastikan pembangunan KNMP berjalan transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat hukum dan instansi terkait menjaga agar proyek bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Dengan target 1.000 KNMP di seluruh Indonesia, Papua menjadi salah satu fokus utama. Pembangunan 200 kampung nelayan di provinsi tersebut menjadi langkah strategis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain itu, KNMP di Papua diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan integrasi sistem klaster dan dukungan pemerintah, nelayan bisa memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan teknologi secara bersamaan.

Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya nasional untuk menghapus kampung nelayan kumuh. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan seluruh kampung nelayan memiliki fasilitas layak dan produktif.

Ketersediaan infrastruktur, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas menjadi modal utama keberhasilan KNMP. Hal ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir Papua.

Dengan strategi pembangunan klaster dan kolaborasi lintas instansi, KKP menegaskan keseriusannya dalam membangun masa depan perikanan Papua. Program ini menjadi model integrasi pembangunan sosial, ekonomi, dan kelautan yang berkelanjutan.