JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan perannya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga dianggap sebagai kunci agar peningkatan gizi anak tidak hanya menjadi program sementara, tetapi berdampak jangka panjang.

Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Gizi Nasional (KPPG). “Kementerian PANRB terus mendukung upaya menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

KPPG dan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi fokus utama dalam penguatan kelembagaan. Kementerian PANRB juga menekankan pemenuhan sumber daya manusia yang memadai agar program MBG berjalan efektif.

Selain itu, kementerian mendorong transformasi digital untuk mempercepat distribusi dan pemantauan makanan bergizi. Digitalisasi ini akan meningkatkan keterpaduan layanan antarinstansi sehingga setiap anak yang membutuhkan mendapat manfaat secara tepat waktu.

Penyusunan Peraturan Presiden sebagai Landasan Hukum

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG sedang difinalisasi. Perpres ini mengatur lima aspek utama, yaitu perencanaan, anggaran, manajemen kinerja dan ASN, pengawasan dan pengendalian, serta pengadaan barang/jasa.

Menteri PANRB menegaskan pentingnya tim lintas kementerian untuk merumuskan Perpres dan Instruksi Presiden. “Kesimpulannya, kami memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait yang mengisi bahan untuk merumuskan Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) tersebut,” jelas Rini.

Pemetaan peran kementerian, lembaga, dan daerah telah dilakukan untuk mempermudah implementasi Perpres. Hal ini mencakup peta proses bisnis dan keterkaitan antarinstansi, sehingga koordinasi lebih efisien dan terstruktur.

Dari sisi digitalisasi, pemerintah menyiapkan arsitektur pemerintahan digital untuk Badan Gizi Nasional. Arsitektur ini meliputi proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM agar program MBG dapat berjalan modern dan transparan.

Komitmen Lintas Kementerian dan Percepatan Implementasi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional hampir selesai. “Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional sudah hampir selesai, hanya tinggal finalisasi beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Setiap kementerian diminta memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi kebijakan. Tujuannya agar program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memastikan anak-anak mendapatkan gizi sesuai standar kesehatan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya penyempurnaan Perpres. “Kami minta waktu sedikit lagi agar Perpres tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan semakin tertata,” jelasnya.

Penerapan Perpres diharapkan mempermudah mekanisme distribusi makanan, standar gizi, hingga pengawasan rantai pasok. Dengan dasar hukum yang jelas, pemerintah dapat memastikan program MBG berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kementerian PANRB juga melakukan penataan SDM agar setiap unit pelaksana mampu bekerja secara optimal. Peningkatan kapasitas pegawai menjadi salah satu kunci agar layanan gizi dapat dirasakan seluruh anak di Indonesia.

Digitalisasi layanan MBG memungkinkan monitoring dan evaluasi berjalan real time. Sistem ini juga mempermudah pelaporan dan identifikasi permasalahan sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Selain itu, koordinasi antarlembaga kini semakin diperkuat agar tidak ada tumpang tindih tugas. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program secara keseluruhan.

Pemerintah menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 82 juta anak. Dengan penataan kelembagaan dan transformasi digital, target tersebut diyakini bisa tercapai tepat waktu.

Peningkatan kualitas gizi anak diyakini akan berdampak pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiap instansi diharapkan segera menindaklanjuti implementasi kebijakan. Pemantauan rutin dan evaluasi berkala akan memastikan program MBG mencapai hasil yang optimal.

Program MBG juga menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah lintas kementerian. Dengan dukungan regulasi, digitalisasi, dan penguatan SDM, diharapkan anak Indonesia mendapat gizi yang cukup untuk tumbuh sehat dan cerdas.

Menteri PANRB menekankan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kerja sama semua pihak. Semua elemen pemerintah, mulai pusat hingga daerah, perlu berkomitmen agar program ini benar-benar berdampak bagi rakyat.

Rancangan Perpres yang siap diterapkan akan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola program MBG. Dengan dasar hukum yang jelas, setiap langkah distribusi makanan dan pengawasan dapat berjalan sesuai rencana.

Koordinasi yang efektif dan digitalisasi layanan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan operasional. Pemerintah berharap mekanisme ini bisa menjangkau seluruh anak Indonesia secara merata.

Kementerian PANRB terus memantau implementasi program MBG di lapangan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan setiap anak yang membutuhkan menerima manfaat secara tepat dan cukup.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Dampak jangka panjangnya diharapkan terlihat dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang.